KEBIJAKAN ASIMILASI NARAPIDANA PADA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Penelitan ini bertujuan untuk mengetahui proses kebijakan asimilasi dan dasar hukum dibuatnya kebjakan tersebut. Kebijakan asimlasi narapdana pada pandemi COVD-19 yang dibuat oleh pemerintah dengan legalitas PERMENKUMHAM No. 32 Tahun 2020 menimbulkan polemik. Asmilasi merupakan hak dimiliki narapidana, disisi lain program membuat masyarakat khawatir terjadinya peningkatan kriminalitas. Metode menggunakan penelitian normatif mengacu bahan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan perundang-undangan berhubungan ini. Teknik pengumpulan yaitu studi kepustakaan. berdasarkan dapat disimpulkan bahwa narapidana masa adalah terjadnya kondisi darurat adanya COVID-19 sakit menular dari manusa ke lembaga pemasyarakatan di Indonesa over capacity, maka melalui menteri HAM tentang narapidana. tersebut langkah tepat ditengah force majure hal komitmen dalam mengutamakan keselamatan “Salus populi suprema lex iesto” atau hendaknya rakyat menjadi tertinggi. namun pembimbingan pengawasan selama menjalani lebih ditingkatkan agar tidak meningkatkan krimnalitas mengganggu kesejahteraan masyarakat, itu terwujudnya tujuan asimilasi.